Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meninggalkan Istana Negara, setelah terlibat adu mulut dengan sejumlah nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB).
Sebanyak 14 nelayan asal Pantai Utara (Pantura), Jawa Tengah mengeluh atas kebijakan Menteri Susi, yang dinilai tidak prorakyat dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial.
“Yang jelas, setelah bertemu Bapak Presiden, perut kami kenyang. Kedua, habis berantem dengan Menteri Susi. Hati agak puas. Ketiga, mudah-mudahan Presiden Jokowi mau membantu. Kami melihat Presiden Jokowi sangat serius menyelesaikan masalah ini,” kata Ketua Front Nelayan Bersatu Pantura Bambang Wicaksana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4).
Bambang menghadap Presiden Jokowi bersama 13 nelayan asal Pantura lainnya. Dalam pertemuan yang diselingi acara makan siang, mereka menyampaikan keluh kesah dan meminta Presiden Jokowi menyelesaikan persoalan yang kini dihadapi jutaan nelayan di seluruh Indonesia.
Dia berharap, pemberlakuan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) sebaiknya tidak diberlakukan pada September 2015, tetapi ditunda hingga tiga tahun ke depan.
“Tidak ada titik temu. Ibu Susi pulang lebih dulu setelah bertengkar dengan kami. Bertengkar karena tidak ada titik temu, akhirnya Ibu Susi minta pamit. Sepertinya, Ibu Susi disuruh keluar oleh Presiden Jokowi, dari pada berantem terus, lebih baik sampeyan keluar,” kata Bambang.
Dia mengatakan, pemberlakuan Permen KP itu sangat merugikan nelayan, sebab pemerintah sama sekali tidak memberikan solusi yang tepat bagi para nelayan untuk melanjutkan hidupnya.
“Itu sangat mematikan perekonomian kami. Kami mengadu ke Ombudsman, DPR RI, sampai berdemo di depan Istana. Tapi tidak ada tanggapan dari Ibu Susi. Akhirnya, kami mengadu ke Presiden,” katanya.
Sumber : beritasatu.com
No comments:
Post a Comment