Ribuan massa aksi terdiri dari nelayan tradisional, nelayan kelompok, buruh perikanan, pekerja pabrik ikan, kelompok usaha pabrik ikan, dan berbagai elemen mahasiswa-Ormas-LSM melakukan demonstrasi menuntut pertanggungan jawab Menteri Susi Pujiastuti yang kebijakannya dinilai telah mengakibatkan industri perikanan di Bitung, Sulawesi Utara mati suri.
"Beberapa kebijakan seperti Peraturan Menteri Nomor 57 dan 57 atau yang populer dengan 'moratorium' telah membunyikan lonceng kematian bagi industri perikanan khususnya di Sulawesi Utara (Sulut)," kata mereka dalam orasi bergilir, juga terpampang di poster maupun spanduk yang diekspos di sela-sela aksi demo di pusat kota Bitung, Senin (7/3/16).
Mereka pun dengan dikawal aparat, menutup "Monumen Ikan Cakalang" yang menjadi simbol kota.
"Bitung yang dicanangkan sebagai Pusat Industri Perikanan Nasional, Penentu Harga Ikan Dunia rusak oleh kebijakan Pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memaksakan pelaksanaan moratorium antara lain dengan mengilegalkan seluruh armada perikanan tanpa pandang buluh," demikian orasi mereka selanjutnya.
Lebih menyakitkan, pabrik-pabrik ikan di Bitung terpaksa impor bahkan baku dari luar. "Stok ikan tergerus, karena banyak armada nelayan tak bisa beroperasi, pabrik ikan mayoritas kurangi produksi atau tak beroperasi karena tidak ada sediaan bahan baku memadai, pekerja pabrik 80-an persen dirumahkan, ekspor anjlok, malah kita mulai impor ikan bahan baku dari India, makanya kami tutup simbol 'Bitung Kota Ikan Cakalang," tandas mereka.
Beberapa koordinator massa aksi, seperti Nova Wowor, Lidya dan lmanuel menyatakan, kebijakan menteri ini bertentangan dengan undang-undang.
"Kami minta Pemerintah Daerah ikut mendukung penentangan rakyat di daerah atas kebijakan semena-mena kementerian yang telah menyengsarakan daerah, karena terbukti Permen-Permen KKP itu mengebiri PAD, juga mendorong pengangguran serta pelemahan daya beli," ujar Imanuel.
Respons positif sontak diberikan Pemkot Bitung dan Pemprov Sulut.
Dilaporkan, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey segera menindaklanjuti aspirasi rakyatnya ini.
"Kami berharap, gerakan rakyat perikanan bersama komponen-komponen industri kemaritiman serta berbagai elemen massa aksi bisa membuka mata hati ibu Susi," tegas Ketua DPD Generasi Penerus Pejuang Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP) Sulut, Hein Kojongian, yang juga turun beraksi bersama rekan-rekannya.
Hal senada disuarakan Sekretaris DPD GPPMP Sulut, Steven Sumolang. "Kami sudah melakukan riset lapangan, kami juga punya data tentang permainan para mafia ikan, dan kami telah melakukan kajian melalui sebuah FGD Khusus, bahwa memang kebijakan moratorium, lebih banyak mencelakakan industri maritim di Indonesia Timur. Tegasnya, Permen-Permen ibu Susi ini telah mematikan investasi, tak memberi banyak manfaat bagi mayoritas rakyat," demikian Steven Sumolang yang juga Ketua DPD Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Sulut.
Sumber : benderanews.com
No comments:
Post a Comment